Catatan Rusdiansyah Aras:
Belakangan ini, ruang publik kita di Kalimantan Timur disuguhi "drama" birokrasi yang cukup menyita energi. Bermula dari persoalan jaminan kesehatan (BPJS) yang disoal oleh Walikota Samarinda, Andi Harun, akibat surat dari Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, hingga berlanjut pada klarifikasi Tim Ahli Gubernur, Sudarno, yang justru dianggap publik sebagai blunder yang menambah hiruk-pikuk. Sebagai jurnalis dan bagian dari masyarakat yang mencintai Benua Etam, saya melihat fenomena ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan cermin retaknya komunikasi politik antar-tingkatan pemerintah.
Benang Kusut Komunikasi: Dari Surat Hingga Klarifikasi
Persoalan BPJS Kesehatan adalah isu sensitif karena menyentuh hak dasar rakyat. Ketika Walikota Samarinda melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Provinsi, hal itu seharusnya ditangkap sebagai sinyal untuk duduk bersama.
Sayangnya, respons yang muncul justru memperkeruh suasana. Klarifikasi yang disampaikan tim ahli gubernur bukannya mendinginkan suasana, malah menciptakan persepsi defensif di mata publik. Akibatnya, substansi masalah—yaitu keberlanjutan layanan kesehatan warga—terkubur oleh debat kusir siapa yang paling benar.
Efek Domino: Berkaca pada Kota Bontang
Hiruk-pikuk ini menciptakan dampak psikologis bagi daerah lain. Kita melihat Kota Bontang saat ini tampak lebih "aman" dalam menavigasi kebijakan ini, namun bagaimana dengan daerah lain? Ketidakpastian di level atas hanya akan membuat pemerintah kabupaten/kota merasa berjalan sendiri-sendiri.
Jika pola komunikasi "saling menyalahkan" ini terus dipelihara, maka disparitas kualitas layanan publik antar-daerah di Kaltim akan semakin lebar.
Realita Fiskal: Kaltim Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Kita harus jujur pada keadaan. Kondisi fiskal Kalimantan Timur saat ini sedang mengalami tekanan akibat penurunan Transfer Ke Daerah (TKD). Dalam situasi ekonomi yang menantang ini, ego sektoral adalah kemewahan yang tidak mampu kita beli.
"Fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Menghadapi penurunan pendapatan, pilihannya hanya satu: Saling melengkapi dan menguatkan, bukan saling menyalahkan."
Menuju Generasi Emas: Saling Bekerja atau Bekerja Sama?
Sering kali terjadi mispersepsi dalam tata kelola manajemen pembangunan di Kaltim. Potret yang tertangkap selalu saja upaya untuk menunjukkan siapa yang lebih dominan. Padahal, membangun Kaltim menuju Generasi Emas membutuhkan dua hal sekaligus: Bekerjasama (secara sistem) dan Sama-sama bekerja (secara aksi).
Sudah saatnya kita menghentikan tradisi "saling menyalahkan" di ruang publik. Rakyat tidak butuh tahu siapa yang paling berwenang; rakyat hanya ingin tahu apakah saat mereka sakit, kartu BPJS mereka tetap sakti.
Penutup
Mari kita kembalikan semangat pembangunan pada jalurnya. Gubernur, Walikota, Bupati, hingga staf ahli adalah satu kesatuan dalam orkestra pembangunan. Jika satu instrumen fals, maka rusaklah simfoni Kaltim Berdaulat.
Saatnya berhenti berbalas pantun di media, dan mulai bersalaman di meja kerja. Demi Kaltim, demi masa depan anak cucu kita.(rd)