JAKARTA – Mulai hari ini, Rabu (1/4/2026), wajah transportasi berbasis aplikasi di Indonesia diprediksi bakal berubah drastis. Kebijakan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar resmi diberlakukan oleh BPH Migas. Langkah ini sontak memicu kekhawatiran besar, terutama bagi para pengemudi taksi online yang menggantungkan dapurnya pada ketersediaan BBM murah.
Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan peringatan keras. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai aturan ini akan langsung memukul operasional harian pengemudi. “Angkutan umum seperti taksi online paling terdampak. Jumlah layanan ke konsumen bisa berkurang karena keterbatasan BBM. Jika jatah harian habis, mereka terpaksa berhenti menarik penumpang atau beralih ke BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal,” ujar Bhima, Selasa (31/3/2026).
Dilema Kelas Menengah yang Kian Terhimpit
Kebijakan ini dianggap datang di waktu yang salah. Pasca-periode Lebaran, daya beli masyarakat kelas menengah Indonesia dilaporkan tengah melemah. Berdasarkan data CELIOS, terdapat sekitar 142 juta orang kelompok kelas menengah rentan yang posisinya kian terjepit.
Bhima menyoroti fakta bahwa banyak dari kelompok ini yang masih mengandalkan Pertalite untuk mobilitas harian mereka. Pembatasan ini dikhawatirkan akan memicu efek domino pada kenaikan biaya transportasi dan penurunan daya beli secara keseluruhan.
“Faktanya, sebagian kelas menengah masih menggunakan BBM subsidi. Jangan sampai subsidi justru diperketat aksesnya bagi rakyat kecil, sementara kebocoran di sektor industri besar tidak dibenahi,” tegasnya.
Kritik Tajam: Bereskan Kebocoran, Bukan Rakyat yang Dibatasi
CELIOS menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menertibkan distribusi Solar yang seringkali "bocor" ke sektor industri besar seperti pertambangan dan perkebunan. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai sedang menikmati keuntungan besar dari harga komoditas global, sehingga sangat tidak adil jika mereka masih mencicipi jatah subsidi.
Sebagai solusi jangka panjang, Bhima mendorong pemerintah untuk tidak hanya membatasi, tetapi juga memberikan alternatif nyata. Salah satu usulannya adalah penguatan transportasi publik dengan tarif yang sangat murah, bahkan hingga Rp1.
“Kalau transportasi publik lebih menarik dan murah, masyarakat akan beralih secara alami dari kendaraan pribadi, dan konsumsi BBM subsidi akan tertekan dengan sendirinya,” tambahnya. (*)
Editor : Indra Zakaria