PROKAL.CO, TENGGARONG – Bayang-bayang kemarau panjang mulai menghantui Kutai Kartanegara. Menghadapi potensi El Nino ekstrem yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026, Pemkab Kukar bergerak lebih awal memetakan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi dini agar dampak kebakaran dan kekeringan tidak meluas saat puncak musim kemarau tiba.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kukar, Abdal, mengatakan pemetaan wilayah menjadi dasar utama dalam menentukan strategi penanganan di lapangan.
“Berdasarkan pengalaman 1-2 tahun lalu itu kawasan yang rawan terjadi karhutla itu di Kecamatan Muara Kaman, Samboja, Muara Badak, Kota Bangun Darat dan Kota Bangun,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, wilayah tersebut memiliki karakteristik lahan yang mudah terbakar saat kondisi kering. Karena itu, kesiapsiagaan tidak menunggu puncak musim kemarau.
BPBD Kukar saat ini masih mengandalkan kesiapan standar, dengan sistem piket personel selama 24 jam. Pola ini diterapkan untuk memastikan respons cepat jika terjadi kebakaran.
“Kami sementara ini masih persiapan yang standar aja, peralatan dan personel kan biasa kami standar lemah piket 24 jam,” ujarnya.
Selain personel, peralatan pemadam juga telah disiapkan. Mulai dari mobil pemadam hingga pompa portabel untuk menjangkau area sulit.
Berdasarkan prediksi BMKG, kondisi kering ekstrem di Kalimantan Timur diperkirakan mulai terasa pada pertengahan tahun. Namun, BPBD memilih tidak menunda langkah antisipasi.
Abdal menyebut, peningkatan suhu panas di Kukar biasanya mulai terjadi pada Juni, meskipun April hingga Mei belum masuk fase rawan.
“Kalau panas yang benar-benar panas itu di wilayah Kukar ini masuknya di bulan Juni,” katanya.
Tak hanya kebakaran, ancaman kekeringan juga menjadi perhatian. Pengalaman sebelumnya menunjukkan sejumlah wilayah mengalami kesulitan air bersih saat kemarau panjang.
Untuk memperkuat penanganan, BPBD Kukar menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan dan desa hingga relawan kebencanaan. Kolaborasi dinilai penting mengingat keterbatasan sumber daya di lapangan.
“Kita tidak mungkin bekerja sendiri, kami sudah berkomunikasi dengan OPD terkait dan beberapa kelompok relawan bencana untuk membantu kami,” tutupnya. (moe)
Editor : Indra Zakaria