PROKAL.CO- Sorotan tajam kini tertuju pada kebijakan belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di tengah pemangkasan besar-besaran program sosial untuk rakyat miskin, Pemprov justru menggelontorkan dana hingga Rp25 miliar guna merenovasi kompleks rumah jabatan (rujab) serta penataan ruang kerja pimpinan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, memberikan penjelasannya terkait alokasi anggaran yang memicu kontroversi tersebut. “Anggaran ini tidak hanya untuk satu objek, tetapi mencakup renovasi rumah jabatan gubernur, wakil gubernur, hingga penataan ruang kerja di kantor gubernur. Total Rp25 miliar itu adalah akumulasi dari APBD 2024, APBD 2025, hingga APBD Perubahan,” ujar Faisal saat memberikan klarifikasi, Kamis (9/4).
Baca Juga: Wagub Kaltim Seno Aji Klarifikasi Anggaran Rujab Rp 25 M, Sebut Bukan Fasilitas Pribadi
Faisal menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk perawatan aset daerah yang sudah lama terbengkalai. “Ini sudah disiapkan bahkan sebelum pimpinan baru menjabat. Kami perlu melakukan penyesuaian kondisi bangunan karena sudah sekian tahun tidak ditempati, jadi perlu pemeliharaan rutin dan pengadaan fasilitas baru,” tambahnya.
Namun, rincian penggunaan dana tersebut tetap menunjukkan angka yang mencolok. Berdasarkan data teknis, sekitar Rp12 miliar dialokasikan khusus untuk rumah jabatan gubernur, Rp4,9 miliar untuk rumah jabatan wakil gubernur, dan Rp8,2 miliar untuk menata ruang kerja di kantor gubernur.
Kontras dengan kemewahan fasilitas pimpinan, nasib warga miskin di Kaltim justru kian terjepit. Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang seharusnya menjadi tumpuan masyarakat harus dipangkas secara drastis karena alasan tekanan fiskal.
“Tahun ini target awalnya 500 unit, namun yang bisa direalisasikan hanya tersisa 11 unit. Selain itu, alokasi untuk penanganan kawasan kumuh juga terpaksa ditiadakan sepenuhnya tahun ini,” ungkap Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR-Pera Kaltim, Hariadi.
Hariadi mengakui bahwa pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat menjadi penyebab utama anjloknya program pro-rakyat tersebut. “Pagu anggaran untuk RTLH itu Rp35 juta per unit. Dana itu difokuskan untuk perbaikan komponen utama seperti atap, lantai, dinding, dan sanitasi. Namun karena keterbatasan anggaran, program tahun ini memang harus kami sesuaikan secara ekstrem,” pungkasnya.
Kesenjangan alokasi ini kini memicu perdebatan luas di masyarakat. Publik mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang lebih memprioritaskan penyegaran fasilitas pemerintahan ketimbang membantu ribuan warga yang masih menanti hunian layak di kawasan kumuh. (*)
Editor : Indra Zakaria