TANJUNG SELOR – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar dalam rangka kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Publik DPD RI ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diwarnai ketegangan. Pertemuan yang seharusnya menjadi wadah aspirasi ini sempat berlangsung ricuh akibat kekecewaan warga terdampak pembangunan kawasan industri di wilayah Tanah Kuning, Mangkupadi, dan Kampung Baru.
Kericuhan dipicu oleh minimnya kesempatan bagi warga Kecamatan Tanjung Palas Timur untuk menyampaikan pendapat mereka di hadapan para senator dan pejabat pemerintahan. Warga yang hadir merasa suara mereka terpinggirkan dalam diskusi yang membahas masa depan ruang hidup mereka di kawasan industri tersebut.
Ketegangan sempat memuncak ketika beberapa warga terpancing emosinya karena merasa tidak diberikan ruang bicara yang cukup. Beruntung, situasi tersebut tidak berlangsung lama dan rapat kembali tertib setelah suasana yang sempat alot mulai mendingin.
RDP ini dihadiri oleh perwakilan DPD RI, jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, serta masyarakat terdampak. Fokus utama pertemuan adalah menelaah persoalan akuntabilitas publik dan dampak sosial dari mega proyek kawasan industri yang tengah digarap di wilayah pesisir Bulungan tersebut.
Minimnya ruang dialog bagi masyarakat dalam forum-forum resmi seperti ini kembali menjadi sorotan. Warga berharap, proses pembangunan kawasan industri tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga benar-benar melibatkan dan mendengarkan keluhan masyarakat yang berada di garda terdepan dampak pembangunan tersebut. (*)
Editor : Indra Zakaria