Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

160 Pokir DPRD Kaltim "Digunting" Pemprov, Baharuddin Demmu: Pelayan Rakyat Kok Batasi Aspirasi?

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.
Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.

Advertisement

 

PROKAL.CO- Tensi politik di Karang Paci mendidih menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur yang memangkas drastis usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim. Dari total 160 usulan yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat, pemerintah kabarnya hanya bersedia mengakomodasi 25 item prioritas. Langkah ini pun memicu reaksi keras dari legislatif yang menilai pemerintah tengah membelenggu hak rakyat untuk mendapatkan pembangunan yang merata.

Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, berdalih bahwa langkah tersebut bukanlah penolakan mentah-mentah, melainkan hasil verifikasi ketat dari Bappeda. Menurutnya, setiap usulan harus disaring berdasarkan skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja gubernur. Di sisi lain, Gubernur Rudy Mas'ud memilih hemat bicara dan melempar urusan teknis ini kepada tim anggaran, mengisyaratkan bahwa seleksi program sepenuhnya berada di tangan mekanisme birokrasi.

Advertisement

Namun, pembelaan pihak eksekutif tersebut langsung dibantah telak oleh Anggota Komisi I sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. Dengan nada tegas, politisi vokal ini menyatakan bahwa 160 usulan tersebut bukan sekadar daftar keinginan politik, melainkan jeritan kebutuhan masyarakat yang dihimpun melalui reses dan kunjungan lapangan. Ia menolak keras pembatasan yang dilakukan Pemprov, karena dianggap mengabaikan realitas di lapangan yang seringkali tidak terwakili dalam skema pembangunan top-down.

Baharuddin mengingatkan bahwa fungsi utama pejabat pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai penghalang aspirasi. Menurutnya, sangat ironis jika usulan yang lahir dari kebutuhan riil warga justru "dijegal" dengan alasan keselarasan program. DPRD Kaltim pun bersikeras tetap menyodorkan seluruh 160 usulan tersebut dalam pembahasan anggaran, tanpa ada satu pun poin yang boleh dihilangkan secara sepihak oleh pemerintah.

Hingga saat ini, tarik-ulur antara Pemprov dan DPRD Kaltim masih berada di titik buntu tanpa kesepakatan final. Sementara tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terus bergulir, kubu legislatif mengancam akan terus mengawal polemik ini hingga aspirasi masyarakat mendapatkan ruang yang layak. Pertarungan kepentingan ini menjadi ujian krusial bagi kedua belah pihak: apakah pembangunan Kaltim ke depan akan murni berdasarkan rencana kerja gubernur, atau tetap mengakomodasi "suara arus bawah" yang dibawa oleh para wakil rakyat. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Konsumsi BBM Subsidi di Kaltim Melonjak, DPRD Desak Pembaruan Neraca Kebutuhan Daerah ke BPH Migas

Konsumsi BBM Subsidi di Kaltim Melonjak, DPRD Desak Pembaruan Neraca Kebutuhan Daerah ke BPH Migas

Konsumsi BBM Subsidi di Kaltim Melonjak, DPRD Desak Pembaruan Neraca Kebutuhan Daerah ke BPH Migas SAMARINDA — Tren pergeseran pola konsums

Krisis Fasilitas dan Guru di Pedalaman Kaltim, DPRD Desak Pemprov Prioritaskan Anggaran Pendidikan

Krisis Fasilitas dan Guru di Pedalaman Kaltim, DPRD Desak Pemprov Prioritaskan Anggaran Pendidikan

Krisis Fasilitas dan Guru di Pedalaman Kaltim, DPRD Desak Pemprov Prioritaskan Anggaran Pendidikan

Penerimaan Samarinda Terpangkas Rp209 Miliar, DPRD Kaltim Soroti Sistem Penyaluran Opsen dan DBH

Penerimaan Samarinda Terpangkas Rp209 Miliar, DPRD Kaltim Soroti Sistem Penyaluran Opsen dan DBH

Penerimaan Samarinda Terpangkas Rp209 Miliar, DPRD Kaltim Soroti Sistem Penyaluran Opsen dan DBH yang Tertahan SAMARINDA – Polemik pemangka

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer