Sinyal Hijau dari Pusat! Budi Djiwandono Pastikan Gerindra Kawal Hak Angket Gubernur Kaltim

 
SAMARINDA – Gejolak rencana hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kini bukan lagi sekadar isu lokal. Dinamika politik di Karang Paci resmi naik kelas ke level nasional setelah Wakil Ketua Umum DPP Gerindra yang juga Anggota DPR RI, Gerardus Budisatrio Djiwandono, memberikan pernyataan terbuka.

Pria yang akrab disapa Budi Djiwandono ini menegaskan bahwa dirinya memantau ketat mosi tidak percaya yang sedang digulirkan para legislator di Benua Etam. Baginya, instrumen hak angket yang berpotensi berujung pada pemanggilan paksa gubernur adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati.

"Kami melihat saja, kami mengawal. Tapi yang pasti, kami terus mendengarkan suara aspirasi teman-teman di Kalimantan Timur. Saya rasa teman-teman di DPRD lagi memproses apa pun proses demokrasi yang dijalankan," tegas Budi Djiwandono saat memberikan keterangan kepada media, Jumat (8/5/2026).

Pernyataan ini menjadi amunisi segar bagi Fraksi Gerindra di DPRD Kaltim yang sejak awal menjadi motor penggerak hak angket. Meski sempat terjadi dinamika di mana Fraksi PAN-NasDem memilih menarik diri, posisi Gerindra justru terlihat semakin solid dengan adanya "lampu hijau" dari elite pusat.

Langkah ini diambil setelah Ketua Fraksi Gerindra Kaltim, Agus Suwandi, melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah gagal memberikan penjelasan yang masuk akal terkait penggunaan anggaran, sehingga instrumen hukum tertinggi di legislatif harus digunakan untuk membuka tabir informasi.

Saat ini, konstelasi politik di DPRD Kaltim terbelah. Gerindra bersama PKB, PKS, PDI-P, dan PPP-Demokrat masih berdiri tegak di barisan pengusul angket untuk membongkar dugaan penyimpangan anggaran. Di sisi lain, Fraksi Golkar tetap menjadi benteng tunggal yang mati-matian menolak usulan tersebut dengan alasan tidak adanya pelanggaran hukum yang konkret.

Komentar Budisatrio yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini seolah mengunci posisi partainya: Tidak ada tawar-menawar jika menyangkut kepentingan publik. Dengan dukungan dari pusat, tekanan terhadap Gubernur Kaltim kini memasuki babak yang jauh lebih serius.

Kini, seluruh mata tertuju pada sidang paripurna mendatang. Apakah kekuatan koalisi pengusul mampu menembus tembok kuorum, ataukah gertakan politik ini akan kandas di tangan manuver-manuver di balik layar? Satu yang pasti, Gerindra pusat telah menyatakan sikap untuk tetap berada di jalur pengawalan aspirasi rakyat. (*)