Percepat Pembangunan Kereta Trans Kalimantan, Presiden Prabowo Tantang Kemenhub dan PT KAI

PROKAL.CO- Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kuat dimulainya era baru pembangunan infrastruktur di Pulau Kalimantan. Saat meresmikan renovasi Stasiun Semarang Tawang, Presiden menginstruksikan percepatan pembangunan jalur Kereta Trans Kalimantan, bahkan membuka peluang agar proyek strategis ini dikerjakan secara bersamaan dengan Trans Sumatra.

"Habis Trans Sumatra, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai," tegas Presiden Prabowo Subianto di Semarang.

Demi merealisasikan proyek lintas generasi tersebut, Presiden memberi tantangan langsung kepada Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. "Bisa, KAI? Menteri Perhubungan? Kita kasih dia. Tugas harus dikasih yang berat, jangan kasih yang ringan-ringan. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Kalau tidak sampai ke langit, minimal kita jatuh di antara bintang-bintang," ujar Presiden secara lugas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut hangat arahan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi titik awal jalur perkeretaapian. "Kereta api ini nantinya bukan hanya mendukung konektivitas yang lebih ekonomis di Kalimantan, tetapi juga mempercepat mobilitas logistik," kata Kepala Bappeda Kalbar, Linda Purnama. Kehadiran Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah pun disiapkan sebagai simpul utama jaringan logistik.

Proyek pengembangan jaringan rel sepanjang kurang lebih 2.772 kilometer ini dinilai sangat krusial mengingat Kalimantan menjadi satu-satunya pulau besar di Indonesia yang belum memiliki moda rel antarkota. Selain itu, jaringan ini diproyeksikan mampu memangkas biaya distribusi logistik komoditas unggulan daerah seperti sawit, karet, hingga bauksit.

Kendati demikian, tantangan besar terkait kesiapan daerah menjadi catatan penting sebelum proyek fisik dimulai. Pengamat transportasi Universitas Tanjungpura, Said, menekankan bahwa koordinasi lintas instansi harus dimatangkan sejak awal. "Pembebasan lahan, penyelesaian AMDAL, perizinan, serta koordinasi lintas instansi harus diselesaikan sejak awal agar proyek tidak mengalami keterlambatan," katanya. (*)