Bupati Kukar Sayangkan Walk Out Fraksi PDI Perjuangan saat Penyampaian Rancangan APBD 2027
PROKAL.CO, TENGGARONG – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil sikap politik di tengah agenda strategis yang membahas arah kebijakan keuangan daerah, Selasa (28/7/2026).
Belasan anggota fraksi partai tersebut memutuskan walk out dari Ruang Sidang Utama DPRD Kukar sebelum dimulainya Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang III.
Paripurna dengan agenda Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 itu sempat dihentikan sementara setelah Ketua Fraksi PDI-P, DPRD Kukar, Sugeng Hariyadi, menyampaikan secara resmi bahwa fraksinya belum dapat bergabung dalam rapat paripurna dengan alasan tidak ingin tergesa-gesa.
Menanggapi sikap tersebut, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyatakan menyayangkan keputusan Fraksi PDI-P meninggalkan rapat pada tahap penyampaian rancangan kebijakan dan keuangan yang disampaikan pemerintah daerah.
Mengingat pentingnya agenda paripurna tersebut sebagai ajang menyampaikan arah pembangunan daerah dalam kerangka visi besar Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030 di tahun 2027.
"Semua orang tahu bahwa visi besar Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kukar Idaman Terbaik. Kebijakan yang kami sampaikan juga seluruhnya mengarah pada Kukar Idaman Terbaik," ujarnya usai paripurna.
Ia mengatakan, pemerintah daerah hadir untuk menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pembangunan tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan awal penyusunan APBD.
Semestinya, seluruh fraksi dapat mendengarkan terlebih dahulu poin-poin yang disampaikan pemerintah sebelum memasuki tahap pembahasan lebih lanjut.
"Kalau ada yang tidak mau mendengarkan penyampaian terkait Kukar Idaman Terbaik, tentu kami juga kurang memahami apakah itu mendukung atau tidak mendukung visi besar Kukar Idaman Terbaik untuk periode 2025–2030," katanya.
Baca Juga: Job Fair di Berau Digelar Dua Hari, Ada 23 Perusahaan yang Ikut, dari Pertambangan hingga Hotel
Aulia memastikan, pemerintah daerah menghormati sikap politik setiap fraksi di DPRD. Karena hal tersebut merupakan bagian dari dinamika kebijakan dan proses demokrasi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
