HMI Kukar Tuntut Kejelasan Nasib Masyarakat di Tengah Krisis Fiskal Daerah

PROKAL.CO, TENGGARONG – Tantangan fiskal yang membayangi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di tengah kondisi itu, belasan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara turun ke jalan, Kamis (23/7/2026), menuntut kejelasan langkah pemerintah dalam menjaga pelayanan publik dan memastikan hak-hak masyarakat tetap terpenuhi.

Aksi bertajuk "Evaluasi Program Kukar Idaman Terbaik dan Evaluasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026" diawali di Kantor Bupati Kukar sebelum berlanjut ke Kantor DPRD Kukar. Massa membawa sejumlah tuntutan yang menitikberatkan pada transparansi kebijakan pemerintah di tengah tekanan fiskal, mulai dari strategi bertahan menghadapi penurunan kemampuan keuangan daerah hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Aksi tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD Kukar.

Ketua HMI Cabang Kutai Kartanegara, Zulhansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap implementasi program pemerintah yang dinilai menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran daerah.

Hingga bulan Juli 2026 ini, sejumlah program unggulan Kukar Idaman Terbaik belum dapat berjalan optimal karena kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan. Di sisi lain, Kukar sebagai daerah penghasil dinilai belum sepenuhnya menerima hak keuangan yang semestinya diperoleh dari pemerintah pusat.

"Pada intinya kami melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dianggarkan dan apa yang telah menjadi program pemerintah. Kami melihat implementasi Program Kukar Idaman Terbaik saat ini tidak semuanya bisa berjalan karena kondisi anggaran daerah yang stagnan," ujarnya.

Pemerintah daerah lanjutnya, perlu lebih tegas memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat. Sebab, keterlambatan penyaluran dana transfer berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Zulhansyah, selama ini Kukar memberikan kontribusi besar melalui sektor industri ekstraktif. Namun, ketika hak daerah belum sepenuhnya diterima, roda pembangunan dan perekonomian masyarakat ikut melambat.

"Sebagus apa pun program pemerintah, tanpa dukungan anggaran tentu tidak akan bisa berjalan. Ini menjadi kritik kami agar pemerintah lebih berani memperjuangkan hak-hak daerah," tegasnya.

Dalam aksinya, HMI menyampaikan sepuluh tuntutan. Di antaranya meminta Pemkab Kukar membuka strategi konkret menghadapi krisis fiskal, memastikan penyesuaian anggaran tidak mengorbankan pelayanan publik, melakukan peninjauan target RPJMD secara transparan, serta membuka informasi mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).