Gejolak Global Pengaruhi Belanja Daerah 2026, Kukar Belum Kebut Proyek Pihak Ketiga

PROKAL.CO, TENGGARONG – Sejumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan pihak ketiga di Kutai Kartanegara (Kukar) belum bergerak meski tahun anggaran 2026 telah memasuki pertengahan tahun. Pemerintah daerah memilih menahan pelaksanaan sejumlah proyek sambil mencermati kondisi ekonomi yang masih dibayangi ketidakpastian global serta menunggu kepastian transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Kebijakan itu diambil untuk menghindari risiko munculnya utang di akhir tahun sekaligus memastikan setiap pekerjaan yang dijalankan memiliki dukungan pendanaan yang cukup hingga tuntas.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan strategi belanja daerah tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya kegiatan dapat berjalan sambil menunggu dana transfer pusat masuk, kini pemerintah daerah memilih memastikan ketersediaan anggaran terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai.

“Kita tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun, adalah memastikan uang itu masuk dulu, baru kita progres untuk pelaksanaan kegiatannya,” ujar Aulia saat ditemui di Pendopo Odah Etam, Sabtu (30/5/2026).

Menurutnya, belum dimulainya sejumlah kegiatan bukan tanpa alasan. Pemkab Kukar saat ini masih menghitung berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan proyek, terutama perubahan harga material yang dipicu dinamika ekonomi global.

Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat menjadi perhatian pemerintah daerah. Kondisi geopolitik internasional yang masih bergejolak dinilai berdampak terhadap harga bahan dan material konstruksi yang digunakan dalam berbagai proyek pembangunan.

“Kasihan teman-teman kontraktor kalau seandainya harga satuan itu tidak sesuai. Nanti yang ada rugi atau pekerjaan-pekerjaan akan terkendala,” katanya.

Selain faktor harga, pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan dana sebelum pekerjaan dilaksanakan. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan proyek tidak tersendat di tengah jalan akibat keterbatasan anggaran.
Aulia mengungkapkan hingga memasuki Juni 2026, transfer dana dari pemerintah pusat yang telah diterima Kukar baru mencapai sekitar 23 persen.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap kegiatan yang terlaksana itu dananya tersedia. Dengan dana transfer pusat yang baru 23 persen, kami ingin memastikan uangnya tersedia sehingga teman-teman juga bekerja di lapangan bisa tenang,” ujarnya.

Di tengah berbagai penyesuaian kebijakan nasional dan ketidakpastian ekonomi global, Pemkab Kukar memilih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan program pembangunan. Sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan optimal tanpa membebani keuangan daerah maupun pelaku usaha yang terlibat dalam proyek pembangunan. (moe)