Skema Diubah, Dana Rp150 Juta per RT di Kukar Kini Lewat Kecamatan untuk Cegah Pungli

PROKAL.CO, TENGGARONG – Bantuan fiskal Rp50 juta per RT yang semestinya menyentuh kebutuhan warga justru sempat diwarnai catatan soal perencanaan hingga dugaan pungutan liar. Kini, melalui program dedikasi RT-KU Terbaik dengan dana yang meningkat tiga kali lipat, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) mengubah skema penyalurannya agar lebih terkontrol dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi mengalihkan mekanisme penyaluran program Rp150 Juta Per RT dari sebelumnya melalui desa dan kelurahan menjadi lewat kecamatan. Langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah potensi penyimpangan.

Perubahan ini dilakukan setelah evaluasi menemukan sejumlah kelemahan dalam skema lama, mulai dari perencanaan yang minim pelibatan warga hingga indikasi pengadaan tidak transparan dan dugaan pungutan liar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan perbaikan sistem menjadi langkah penting agar program berjalan lebih tepat sasaran.

“Beberapa temuan di lapangan menunjukkan adanya kekurangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, sehingga perlu dilakukan perbaikan sistem,” ujarnya, Selasa (5/5/2026) kemarin.

Arianto menjelaskan, salah satu persoalan utama adalah perencanaan yang belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Dampaknya, penggunaan anggaran berpotensi tidak sesuai kebutuhan prioritas di tingkat RT.

Selain itu, pemerintah juga menemukan indikasi praktik yang tidak sesuai ketentuan, seperti pengadaan barang yang kurang transparan hingga dugaan pungutan liar oleh oknum tertentu.

“Kondisi ini tentu mengurangi efektivitas program dan harus segera diperbaiki,” jelasnya.

Melalui skema baru, penyaluran bantuan akan difokuskan melalui kecamatan agar koordinasi lebih ringkas dan pengendalian program lebih terpusat.

DPMD Kukar juga menyiapkan tenaga pendamping yang akan terlibat langsung hingga ke tingkat RT. Pendamping bertugas membantu mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.