Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Insentif Guru Honorer Kukar Tertunggak 4 Bulan, DPRD Pastikan Segera Cair

E
RDP Komisi IV DPRD Kukar bersama PGRI mengenai insentif guru honorer (Istimewa)
RDP Komisi IV DPRD Kukar bersama PGRI mengenai insentif guru honorer (Istimewa)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Keterlambatan pembayaran insentif guru honorer di Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya menemukan titik terang. Setelah tertunda hingga empat bulan, DPRD Kukar memastikan hak para tenaga pendidik non-ASN tersebut segera direalisasikan.

Kepastian itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kukar, Kamis (30/4/2026) kemarin. Dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan yang telah berlarut.

Ketua PGRI Kukar, Nasruddin Zainuddin, mengapresiasi langkah Komisi IV DPRD yang memfasilitasi aspirasi para guru, khususnya non-ASN yang terdampak langsung.

Advertisement

“Pertama tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mengundang PGRI untuk memfasilitasi perjuangan kesejahteraan guru-guru, bukan hanya guru ASN saja, tetapi juga sangat concern terhadap kesejahteraan guru non-ASN,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, keterlambatan pencairan insentif telah berlangsung sekitar empat bulan dan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi para guru honorer.

Meski demikian, Nasruddin memahami adanya kendala administratif dan regulasi dalam proses pencairan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) disebut masih menunggu penyempurnaan aturan serta advice dari pihak kejaksaan sebagai bagian dari kehati-hatian pengelolaan keuangan daerah.

Advertisement

“Dari Dinas Pendidikan disampaikan bahwa saat ini tinggal menunggu advice dari kejaksaan. Insya Allah, jika advice tersebut sudah keluar, maka insentif guru honorer yang selama ini ditunggu-tunggu akan segera dicairkan,” katanya.

Ia menegaskan, PGRI akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, termasuk memastikan seluruh guru non-ASN—baik di sekolah negeri maupun madrasah negeri dan swasta—mendapatkan haknya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kukar Andi Faisal memastikan persoalan tersebut kini sudah menemukan solusi dan tinggal menunggu tahap akhir administrasi.

“Jika semua berjalan lancar, pembayaran insentif diperkirakan bisa direalisasikan pada minggu depan,” ungkapnya.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Wajib Belajar Prasekolah 1 Tahun di Kukar, Bunda PAUD Minta Desa Jemput Bola

Wajib Belajar Prasekolah 1 Tahun di Kukar, Bunda PAUD Minta Desa Jemput Bola

Publikasi dan Sosialisasi Strategi Pelaksanaan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah Tahun 2026 di Pendopo Odah Etam (Elmo/Prokal.co)

Dukung Operasi Patuh Mahakam, Dishub Kukar Siapkan Personel hingga Pemeriksa Kelaikan Kendaraan

Dukung Operasi Patuh Mahakam, Dishub Kukar Siapkan Personel hingga Pemeriksa Kelaikan Kendaraan

Kadishub Kukar Ahmad Junaidi mendampingi Kapolres AKBP Khairul Basyar dan Dandim Letkol Arm Benny Budiman saat apel Operasi Patuh Mahakam (E

Operasi Patuh Mahakam 2026 di Kukar Hingga 8 November, Lima Wilayah Rawan Kecelakaan Jadi Prioritas

Operasi Patuh Mahakam 2026 di Kukar Hingga 8 November, Lima Wilayah Rawan Kecelakaan Jadi Prioritas

gelar pasukan Operasi Patuh Mahakam 2026 yang dipimpin Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar (Istimewa)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer