Gubernur Kaltim Minta Maaf soal Polemik Renovasi Rumah Dinas, Siap Tanggung Biaya Kursi Pijat dan Akuarium

 

PROKAL.CO, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyampaikan permohonan maaf kepada publik menyusul polemik renovasi rumah jabatan gubernur yang menjadi sorotan. Isu ini mencuat setelah muncul informasi mengenai sejumlah item bernilai besar, seperti kursi pijat dan akuarium air laut, yang disebut-sebut menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah.

 

Dalam pernyataannya, Rudy mengaku memahami kritik yang berkembang di masyarakat. Ia menilai respons keras publik merupakan bentuk kepedulian terhadap pengelolaan kebijakan dan penggunaan fasilitas publik di daerah.

 

“Saya memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan. Kritik yang keras itu adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah yang kita cintai bersama,” kata Rudy merilis pernyataan dalam video, Minggu 26 April 2026.

 

Rudy dalam video kenakan peci dan kemeja hijau mengungkapkan telah melakukan refleksi atas polemik tersebut dan menyadari perlunya perbaikan, baik dalam sikap maupun komunikasi. “Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya.

 

Rudy menjelaskan bahwa rencana renovasi rumah jabatan dengan nilai sekitar Rp25 miliar telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Meski demikian, ia menegaskan tanggung jawab tetap berada di pundaknya sebagai kepala daerah saat ini.

 

“Tanggung jawab ada pada saya. Saya harus memastikan prioritasnya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat,” kata dia.

 

Sebagai langkah konkret, Rudy menyatakan akan menanggung secara pribadi biaya sejumlah item renovasi yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan. “Termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” ujarnya.

 

Selain itu, ia memastikan seluruh paket renovasi akan dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kata dia, juga akan menyesuaikan penggunaan anggaran fasilitas pimpinan agar lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (*)