PROKAL.CO- Menyusul semakin santernya perbincangan mengenai rencana aksi demonstrasi untuk memakzulkan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Polresta Samarinda bergerak cepat menyusun strategi pengamanan komprehensif. "Kami tengah melakukan pemetaan mendalam terhadap potensi kerawanan guna memastikan situasi di Kota Tepian tetap terkendali," ujar Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, melalui Kasi Humas Ipda Arie Soeharyadi. Ia menambahkan bahwa pengamanan ini nantinya akan melibatkan kekuatan terpadu dari berbagai satuan, mulai dari Sabhara, Intelkam, Lalu Lintas, hingga Reskrim, serta koordinasi intensif dengan jajaran TNI.
Personel keamanan direncanakan akan disebar secara strategis di sejumlah titik krusial, terutama di kawasan perkantoran pemerintah dan objek vital lainnya yang menjadi sasaran massa. Selain penjagaan fisik, kepolisian memberikan perhatian khusus pada aspek intelijen. "Kami melakukan deteksi dini untuk mengantisipasi potensi konflik maupun penyusup di tengah massa aksi yang berniat memicu gangguan keamanan," jelas Arie. Identifikasi rute long march dan estimasi jumlah massa kini menjadi prioritas dalam rencana operasional agar potensi kericuhan dapat diredam sejak awal.
Baca Juga: Aksi 21 April: Ribuan Massa Siap Turun Jalan, Gubernur Kaltim Didesak Evaluasi Kebijakan
Guna menjaga kelancaran mobilitas warga, Satlantas Polresta Samarinda juga telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi. Meski menyiapkan pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) lengkap dengan water cannon untuk antisipasi eskalasi, polisi tetap mengutamakan sisi lembut. "Pengamanan tetap mengedepankan cara-cara humanis sesuai aturan pengendalian massa, termasuk melakukan komunikasi dan negosiasi dengan koordinator lapangan," tegasnya.
Hingga saat ini, Polresta Samarinda mengonfirmasi bahwa mereka belum menerima dokumen legal terkait rencana tersebut. "Surat pemberitahuan sampai saat ini belum kami terima. Masih kami inventarisir sambil menyesuaikan dengan data jumlah massa dan waktu pelaksanaan," ungkap Arie. Sembari menunggu kejelasan administratif, ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya di media sosial.
Kepolisian mengingatkan para peserta aksi agar tetap mematuhi koridor hukum yang berlaku. "Aksi unjuk rasa adalah hak setiap warga negara, namun harus tetap menjaga ketertiban umum. Kami ingatkan agar aspirasi disampaikan secara damai tanpa membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya," tutupnya. Masyarakat pun diminta untuk menghindari lokasi aksi jika tidak memiliki kepentingan mendesak guna menghindari kemacetan. (*)
Editor : Indra Zakaria