PROKAL.CO, TENGGARONG – DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara (Kukar) menyambut kunjungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar di Sekretariat DPC, Jumat (10/4/2026). Adapun kunjungan Bawaslu Kukar ini dalam rangka melakukan konsolidasi dengan partai politik dalam rangka pengawasan data melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Turut didampingi para Anggota, Hardianda, Sri Muliati Ningsih dan Fahrisal. Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo. mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari program rutin Bawaslu dalam memperkuat konsolidasi demokrasi bersama partai politik selaku mitra mereka.
“Hari ini kami diterima oleh pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka kegiatan konsolidasi demokrasi yang menjadi program rutin Bawaslu,” ujarnya.
Ia menegaskan, kunjungan serupa tidak hanya dilakukan ke satu partai, melainkan ke seluruh partai politik di Kukar sebagai mitra strategis dalam tahapan pemilu.
“Kami akan berkunjung ke seluruh partai politik. Agendanya untuk memperkuat silaturahmi dengan mitra kami, yaitu partai politik,” jelasnya.
Selain itu, momentum bulan Syawal juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan melalui kegiatan halal bihalal bersama pengurus partai politik.
“Sekaligus menjadi momentum silaturahmi halal bihalal dengan seluruh pengurus partai politik yang ada di Kukar,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu dan pengurus partai juga membahas berbagai tahapan Pemilu 2029, termasuk kesiapan data kepartaian yang akan menjadi bagian penting dalam SIPOL.
“Kami juga berdiskusi banyak terkait tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan pada 2029 mendatang,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar, Rendi Solihin, menyambut baik kunjungan Bawaslu sebagai bagian dari penguatan koordinasi dalam menghadapi tahapan pemilu ke depan.
“Kami menyambut baik kehadiran Bawaslu di rumah kami. Banyak hal yang kami bahas, termasuk kesiapan partai politik menghadapi Pemilu 2029 maupun Pilkada yang kemungkinan skemanya bisa berubah,” ujarnya.
Menurut Rendi, pembahasan juga mencakup berbagai kemungkinan dinamika politik yang akan terjadi di Kukar, terutama dengan adanya wilayah yang masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, kesiapan menghadapi verifikasi partai politik pada 2027 juga menjadi perhatian, termasuk potensi perubahan daerah pemilihan (dapil).
“Kami juga membicarakan kesiapan menghadapi verifikasi partai politik pada 2027, termasuk tahapan lainnya seperti kemungkinan perubahan dapil karena penyesuaian wilayah,” jelasnya.
Ia menegaskan, diskusi ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan partai menghadapi dinamika politik ke depan, sekaligus memastikan kesiapan data dan administrasi kepartaian.
“Banyak hal yang kami diskusikan sebagai bagian dari persiapan menghadapi dinamika politik ke depan,” tutup Rendi. (moe)
Editor : Indra Zakaria