PROKAL.CO, TENGGARONG – Jalan rusak tak selalu harus menunggu perbaikan pemerintah. Di RT 12 Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) warga memilih bergerak bersama menambal jalan demi keselamatan pengguna.
Inisiatif itu lahir dari keresahan masyarakat yang kerap melintasi jalan berlubang. Keluhan yang terus berdatangan mendorong Ketua RT setempat bersama warga menggelar gotong royong.
Kepala Desa Loa Kulu Kota, Mohammad Rizali, mengatakan perbaikan tersebut merupakan hasil rembuk warga yang disepakati bersama.
“Yang mendorong inisiasi warga kemarin berasal dari Ketua RT 12. Itu sudah kegiatan gotong royong yang kedua,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (7/4/2026).
Pemerintah desa hanya memfasilitasi dan memberikan arahan, mengingat status jalan tersebut merupakan jalan nasional atau provinsi. Ia menegaskan, ada batasan dalam penanganan yang bisa dilakukan warga.
“Awalnya warga berencana mengupas aspal dan menggali agar lebih kuat, tetapi saya sampaikan jangan. Swadaya yang bisa dilakukan hanya menambal di bagian atas saja,” jelasnya.
Perbaikan dilakukan secara swadaya melalui iuran warga yang diumumkan lewat media sosial RT. Selain uang tunai, bantuan juga datang dalam bentuk material dan tenaga.
Kegiatan gotong royong dilakukan selama dua pekan sejak Minggu (29/3/2026) dan Minggu (5/4/2026) kemarin. Langkah ini bukan sekadar memperbaiki jalan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Terbukti dengan kepedulian warga yang bergotong royong melalui material hingga keuangan terkumpul senilai Rp10 juta.
“Kita tidak bisa hanya berpangku tangan menunggu pemerintah. Sampai kapan kita hanya mengeluh, sementara jalan ini kita sendiri yang gunakan setiap hari,” tegasnya.
Melihat kondisi jalan yang berlubang, pastinya berpotensi menimbulkan kecelakaan jika tidak segera ditangani. Ke depan, warga bersama pemerintah desa juga akan melakukan pembenahan pada saluran drainase dan gorong-gorong yang dinilai menjadi penyebab utama kerusakan jalan.
Rizali juga berharap, langkah swadaya yang dilakukan masyarakat dapat menjadi pemicu percepatan penanganan permanen oleh pemerintah. Mengingat status jalanan ini yang berada di bawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Artinya masyarakat sudah berbuat, dan selanjutnya pemerintah terkait yang menindaklanjuti secara permanen,” tutupnya. (moe)
Editor : Indra Zakaria