PROKAL.CO, TENGGARONG – Sudah 10 bulan berlalu pasca dilantik dan bertugas memimpin Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintahan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin memimpin Kukar dievaluasi mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), menuntut lebih meratanya pembangunan infrastruktur dan pendidikan dari hulu ke hilir.
Tuntutan ini disuarakan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikarta di Halaman Kantor Bupati Kukar, Kamis (2/4/2026). Di hadapan pemerintah dan aparat, mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka—mulai dari aksi bakar ban hingga menggeruduk Ruang Jabatan Bupati Kukar.
Tuntutan mereka meliputi adanya pemerataan pembangunan di Kukar, dari hulu hingga ke hilir—khususnya menyangkut infrastruktur dan pendidikan. Yang dinilai masih belum terlaksana dengan baik selama 10 bulan berjalannya pemerintahan “Kukar Idaman Terbaik”. Pun aksi ini berujung kekecewaan, lantaran Bupati Aulia Rahman Basri tidak dapat menyambut secara langsung para mahasiswa.
“Kami cukup kecewa karena Bupati Kutai Kartanegara tidak bisa menghadiri massa aksi pada hari ini. Kekecewaan ini sudah berulang, karena dalam beberapa kali aksi sebelumnya kami juga tidak pernah bisa bertemu langsung dengan beliau,” ujar Ibnu Sayyaf Sabililhaq, selaku Koordinator Lapangan Aksi.
Ibnu menyebut dalam aksi ini, mahasiswa menuntut pemerataan pembangunan bagi masyarakat. Dari perbaikan infrastruktur jalan, khususnya di desa-desa yang masih tertinggal. Lantaran saat ini masih banyak jalan yang rusak dan berlubang, bahkan menjadi alasan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Pun, massa meminta pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan perawatan fasilitas yang sudah dibangun. Jangan sampai membangun sekedar membangun, namun juga bagaimana perawatan dan pengelolaan fasilitas tersebut tetap berfungsi dengan baik. Sektor pendidikan pun menjadi sorotan, lantaran masih ada kesenjangan di tengah masyarakat.
“Permasalahan ini sebenarnya saling berkaitan dan meluas, termasuk di sektor pendidikan. Masih ada kesenjangan antara pendidikan di perkotaan dan di desa yang kondisinya belum layak,” lanjutnya.
Mahasiswa Kutai Kartanegara, lanjut Ibnu. Juga menyayangkan absensi Bupati Kukar Aulia Rahman Basri. Massa aksi sangat kecewa akan absensi ini, untuk itu ia pastikan dalam tiga hari ke depan, pihaknya akan bersurat ke pemerintah untuk permohonan audiensi dengan Bupati. Padahal, pihaknya sudah melayangkan surat permohonan ini dari pekan lalu.
“Tadi kami sempat berdialog dengan perwakilan pemerintah daerah, namun hasilnya belum ada kejelasan. Kami diminta menunggu jadwal, sementara setiap aksi kami selalu tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati. Kalau tidak ada kejelasan, kami akan bawa massa kembali,” tutup Ibnu.
Menyambut aksi mahasiswa, Kabag Tata Pemerintahan Setkab Kukar Yani Wardhana menyampaikan apresiasi kepada massa. Selain melangsungkan aksi dengan damai, teman-teman mahasiswa juga sangat diperlukan sebagai kontrol sosial pemerintah. Untuk ikut mengawal berjalannya pemerintahan di Kutai Kartanegara.
“Kami merasa aksi ini penting. Karena dengan adanya pengawalan dari mahasiswa dan masyarakat, pemerintah bisa terus diingatkan dalam menjalankan pembangunan,” tutur Yani.
Berkaitan dengan absensi Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Yani pastikan bahwa yang bersangkutan tengah dinas di Jakarta. Pun dinasnya di Jakarta ini juga bagian dari memperjuangkan Kutai Kartanegara menemui Kementerian terkait. Karena kondisi Kukar yang saat ini tengah menghadapi kendala telat transfer anggaran dari pusat ke daerah.
“Hari ini Bupati tidak dapat menemui massa aksi karena sedang berada di Jakarta dalam rangka menjalankan tugas, termasuk memperjuangkan program-program pembangunan daerah sesuai visi misi Kukar Idaman Terbaik,” ujar Yani.
Perlu menjadi pemahaman juga lanjut Yani, periode kepemimpinan saat ini masih sangat baru. Sehingga pelaksanaan program baru berjalan efektif di tahun anggaran 2026 ini. Sehingga sejak 1 Januari sampai hari ini masih dalam tahap awal pelaksanaan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap.
“Kami harap apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini dapat diwujudkan secara bertahap,” pungkas Yani. (moe)
Editor : Indra Zakaria