Kepala Inspektorat Kaltim, Irfan Prananta, mengonfirmasi bahwa proses pengawasan kini telah bergeser ke tingkat nasional. "Jadi bukan inspektorat lagi, langsung Jakarta. Yang dilihat adalah proses pengadaannya oleh Kemendagri," ujar Irfan saat memberikan keterangan kepada awak media.
Menurut Irfan, langkah Kemendagri ini dipicu oleh besarnya perhatian publik terhadap proyek tersebut. Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga tengah melakukan audit rutin terhadap seluruh belanja daerah tahun anggaran 2025, termasuk biaya renovasi rujab tersebut.
"Belanja 2025 itu kan sudah selesai di Desember. Sekarang sedang diaudit oleh BPK RI. Semua data terkait belanja itu sedang diperiksa. Nanti yang diributkan Rp 25 miliar itu akan muncul di LHP BPK akhir bulan ini," tegas Irfan. Ia juga menambahkan bahwa hasil audit ini memiliki dampak serius bagi reputasi keuangan daerah. "Kalau memang ada sesuatu, bisa jadi akan memengaruhi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tapi itu kewenangan BPK," imbuhnya.
Menanggapi ramainya sorotan publik, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa renovasi tersebut merupakan kebutuhan mendesak akibat faktor usia bangunan. Ia menilai kondisi gedung sudah tidak layak untuk menjalankan fungsi kedinasan.
"Bangunan ini sudah cukup lama berdiri, sehingga perlu dilakukan renovasi agar tetap layak digunakan, terutama untuk mendukung kegiatan kedinasan," kata Rudy. Rudy memaparkan bahwa kerusakan mencakup aspek struktur hingga fasilitas dasar yang sudah tidak memenuhi standar keamanan. Ia menjamin bahwa penggunaan anggaran ini telah melalui mekanisme yang sah dan transparan.
"Bangunan ini mengalami penurunan kualitas, baik dari sisi struktur maupun fasilitas penunjang. Renovasi bukan sekadar mempercantik tampilan, melainkan untuk memperbaiki fungsi utama bangunan seperti atap, instalasi listrik, hingga saluran air," jelasnya.
Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap segala bentuk pengawasan demi memastikan akuntabilitas proyek. "Kami memastikan seluruh proses akan diawasi secara ketat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kami juga membuka ruang bagi pengawasan masyarakat agar proyek berjalan sesuai aturan," pungkasnya.(*)