SAMARINDA – Gelombang ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji, tampaknya mencapai puncaknya. Sebuah gerakan besar yang menamakan diri Perjuangan Masyarakat Kaltim mengklaim telah mengonsolidasi ribuan orang untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 21 April mendatang.
Aksi ini bertujuan untuk mengkritik tata kelola pemerintahan provinsi yang dinilai tidak sensitif terhadap kebutuhan rakyat, bahkan wacana pemakzulan mulai mencuat sebagai salah satu tuntutan lanjutan. Koordinator Lapangan, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa Gerakan 21 April bukanlah gerakan susupan atau kepentingan politik sesaat. Menurutnya, aksi ini lahir dari keresahan masyarakat bawah yang merasa aspirasinya tidak didengar oleh pemerintah provinsi.
Baca Juga: Demo Besar 21 April, Aliansi Desak Hentikan Nepotisme hingga Copot Gubernur Kaltim
“Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara yang tumbuh dari bawah. Dari masyarakat yang merasa tidak didengar,” tegas Erly, Minggu (12/4/2026).
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 4.075 orang dilaporkan telah mendaftar untuk ikut serta dalam aksi yang akan dipusatkan di Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim tersebut. Isu sentral yang diusung meliputi dugaan nepotisme, praktik dinasti politik, hingga sejumlah kebijakan anggaran yang dianggap boros.
Para aktivis menyoroti kontrasnya penggunaan anggaran daerah. Di satu sisi, publik dikejutkan dengan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan mencapai Rp25 miliar. Di sisi lain, muncul kebijakan pemangkasan bantuan iuran BPJS Kesehatan yang mengancam puluhan ribu warga miskin.
Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menilai rentetan kebijakan tidak populis inilah yang menjadi pemicu utama kemarahan publik. Ia mengingatkan Gubernur untuk segera berbenah diri sebelum situasi semakin memanas.
"Ini buah dari hasil kebijakan tidak populis, mulai dari mobil dinas, rumah jabatan, sampai penghilangan bantuan kesehatan warga Kaltim. Tahu dirilah seorang Gubernur, tidak mungkin ada demo jika tidak ada pemicunya," ujar Buyung.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim tidak hanya akan turun ke jalan. Mereka juga mendesak DPRD Kaltim untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki berbagai keputusan strategis pemerintah provinsi.
Langkah ini bahkan diperluas hingga ke tingkat nasional. Aliansi mengaku telah bersurat kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa potensi pelanggaran hukum dalam lingkungan Pemprov Kaltim.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi massa maupun tuntutan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat tersebut. Terlepas dari apakah gerakan ini memiliki muatan politis atau tidak, pengamat menilai hal ini merupakan alarm keras bagi kepemimpinan Rudy-Seno untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran publik.(*)
Editor : Indra Zakaria