BALIKPAPAN – Publik Kalimantan Timur kembali dihentak oleh angka-angka fantastis dari balik dinding kekuasaan. Belum kering ingatan masyarakat soal polemik mobil dinas mewah miliaran rupiah untuk Gubernur Kaltim, kini muncul "bom" baru. Alokasi anggaran fasilitas Rumah Jabatan (Rujab) dan operasional pimpinan daerah yang menembus Rp 25 miliar dalam APBD 2025.
Data dari Inaproc Kaltim menunjukkan rincian yang membuat dahi publik berkerut. Anggaran tersebut terpecah ke dalam 57 item yang mencakup renovasi fisik hingga pengadaan barang-barang mewah untuk menunjang hobi dan estetika di lingkungan rumah dinas.
Ada beberapa rincian biaya yang kini menjadi buah bibir. Misalnya rehabilitasi ruang kantor Gubernur Rp 6 miliar. Renovasi Rumah Jabatan Gubernur Rp 3 miliar dan rehabilitasi ruang kerja Wagub sebesar Rp 1,2 miliar. Bayangkan semewah apa itu ruang kantor gubernur seharga 6 miliar. Ruangan kantor seharga rumah amat mewah.
Bukan itu saja, ada juga pengadaan fasilitas interior dan hobi. Misalnya ada pengadaan interior ruang fitness dan biliar senilai Rp 195 juta, ada pengadaan akuarium air laut sebesar Rp 195 juta.
Kemudian untuk pengadaan barang, ada belanja mebel (Furniture) hampir Rp 1 miliar. Pengadaan videotron tembus Rp 700 juta lebih serta belanja alat dapur Rp 600 juta lebih. Bayangkan dapur saja seharga ratusan juta.
Hadirnya 57 item anggaran ini seolah menambah daftar panjang pengeluaran prestisius Pemprov Kaltim tahun 2025. Kini, publik menunggu apakah pengawasan dari DPRD maupun lembaga auditor akan memberikan catatan khusus, ataukah anggaran wow ini akan melenggang mulus sebagai alasan penunjang kerja operasional.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memberi tanggapan atas hal ini. Ia meminta publik untuk melihat pagu anggaran ini secara utuh sebagai paket pendukung kinerja, bukan sekadar renovasi. Ia berargumen bahwa fasilitas serupa merupakan standar yang diterima oleh seluruh kepala daerah di Indonesia.
"Item-nya banyak sekali, ada bensin, solar, makan, minum, dan lainnya. Itu soal yang lumrah dan biasa. Semua kepala daerah mendapatkan hal yang sama," tegas Seno saat memberikan keterangan di Balikpapan, Kamis (2/4/2026).
Namun, pengalokasian dana ratusan juta untuk item spesifik seperti akuarium air laut dan ruang biliar di tengah isu efisiensi anggaran daerah memicu kritik pedas dari berbagai lapisan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan urgensi fasilitas hiburan tersebut bagi pelayanan publik di Bumi Etam. (*)
Editor : Indra Zakaria