NUSANTARA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa pembangunan Komplek Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Meski saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor, proyek strategis ini dipastikan terus berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pekerjaan fisik di kawasan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan sepenuhnya pada rentang waktu akhir tahun 2027 hingga awal 2028. Penegasan ini disampaikan Basuki guna menepis keraguan publik mengenai kelanjutan pembangunan lembaga-lembaga tinggi negara di ibu kota baru.
Kawasan legislatif akan menjadi pusat kegiatan parlemen yang modern dan terintegrasi. Proyek ini mencakup pembangunan lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna direncanakan menjadi ikon utama dengan kapasitas daya tampung hingga 1.579 orang.
Saat ini, proses pembangunan sedang memasuki tahap penyempurnaan desain yang menunggu persetujuan akhir dari Presiden. Selain gedung, infrastruktur pendukung berupa jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga mulai dikerjakan dengan tahap awal berupa pembersihan lahan (land clearing).
Untuk kawasan yudikatif, OIKN membagi proyek ke dalam dua paket pekerjaan utama. Paket pertama fokus pada pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Sementara itu, paket kedua mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta sarana peribadatan berupa masjid. Seluruh area yudikatif ini akan didukung oleh konektivitas jalan kawasan sepanjang 8 km untuk memudahkan aksesibilitas antarlembaga hukum tersebut.
Selain gedung perkantoran, Basuki menjelaskan bahwa penguatan infrastruktur dasar seperti pemenuhan kebutuhan air minum juga terus dikebut. Saat ini, pembangunan embung EC-08 dan kolam retensi TR01 tengah dilakukan untuk menjaga ketersediaan air dan pengendalian banjir di kawasan tersebut.
Jaringan perpipaan air minum nantinya akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) yang mencakup hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dengan sistem ini, seluruh komplek lembaga negara di Nusantara diharapkan memiliki dukungan infrastruktur yang mandiri, rapi, dan berkelanjutan untuk jangka panjang. (*)
Editor : Indra Zakaria