Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPMPTSP PPU Perbarui Standar Layanan Perizinan, Sesuaikan dengan Aturan Terbaru

W
Penulis: Wawan❯
Kepala DPMPTSP PPU Amrullah
Kepala DPMPTSP PPU Amrullah

Advertisement

 

PROKAL.co, PENAJAM — Standar pelayanan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali ditinjau untuk menyesuaikan perkembangan regulasi nasional dan penerapan sistem pelayanan berbasis digital.

Upaya tersebut dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Perizinan yang digelar secara daring, Selasa (18/8/2026).

Advertisement

Kepala DPMPTSP PPU Amrullah mengatakan forum tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi sekaligus penyempurnaan standar pelayanan yang selama ini diterapkan.

“Langkah ini dilakukan guna meninjau ulang sekaligus menyesuaikan standar layanan perizinan agar selaras dengan aturan nasional terbaru dan perkembangan teknologi sistem digital,” kata Amrullah, Rabu (19/8/2026).

Menurut dia, perubahan regulasi menjadi salah satu alasan utama perlunya pembaruan standar pelayanan di daerah. Salah satu pijakannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Advertisement

Regulasi tersebut, lanjut Amrullah, membawa sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan perizinan, terutama terkait kepastian proses penerbitan izin, penyederhanaan tahapan layanan, serta kejelasan batas waktu penyelesaian atau Service Level Agreement (SLA).

“Dalam regulasi terbaru ini, terdapat reformasi signifikan pada Persyaratan Dasar, pengaturan khusus mengenai Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), serta penyesuaian kewenangan Persyaratan Dasar yang kini disesuaikan dengan lokasi kegiatan usaha,” jelasnya.

Perubahan juga menyentuh aspek lingkungan. Dalam ketentuan baru tersebut, dokumen Persetujuan Lingkungan mengacu pada tingkat risiko lingkungan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Di sisi lain, ketentuan mengenai fasilitas bagi pelaku usaha mikro juga mendapatkan penegasan melalui regulasi tersebut. “Batasan fasilitas bagi pelaku UMKM skala mikro juga makin dipertegas,” tegas Amrullah.

Hasil pembahasan dalam forum konsultasi publik itu selanjutnya menjadi bahan bagi DPMPTSP PPU untuk melakukan pembaruan terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab PPU Perbarui Data Lahan dan Jaringan Irigasi

Pemkab PPU Perbarui Data Lahan dan Jaringan Irigasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Sidang Komisi Irigasi untuk melakukan pemutakhiran data lahan sawah serta

RSUD RAPB PPU Edukasi Pasien tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Ginjal

RSUD RAPB PPU Edukasi Pasien tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Ginjal

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat upaya edukasi kesehatan kep

Kesadaran Warga ke Posyandu Masih Rendah, Ketua TP-PKK PPU Minta RT Lebih Aktif

Kesadaran Warga ke Posyandu Masih Rendah, Ketua TP-PKK PPU Minta RT Lebih Aktif

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Hj. Dewi Yuliana, menyoroti masih

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer